“PENDIDIKAN
NASIONAL BERFUNGSI
MENGEMBANGKAN
KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM
RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA” (Ps 3 UU RI No 20 tahun 2003)
PENDIDIKAN
NASIONAL BERTUJUAN :
“…UNTUK
BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN BAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI,
DAN MENJADI WARGANEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB” ( Ps 3 UU RI
No.20 Tahun 2003)
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONA ( UU RI No. 20/2003)
“KURIKULUM
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH” WAJIB MEMUAT :
- PENDIDIKAN AGAMA
- PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
- BAHASA
( Ps 37
AYAT 1 UU No 20 tahun 2003 )
“KURIKULUM
PENDIDIKAN TINGGI” WAJIB MEMUAT :
- PENDIDIKAN AGAMA;
- PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN;
- BAHASA.”
( Ps 37
AYAT 2
UU No.20 tahun 2003)
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU No. 20/2003)
“Penjelasan
Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20
Tahun 2003:
“Pendidikan
kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”
VISI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
~ SUMBER
NILAI DAN
~ PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI DALAM MENGANTARKAN
MAHASISWA, UNTUK
~ MENGEMBANGKAN
KEPRIBADIANNYA SELAKU
WARGANEGARA YANG BERPERAN AKTIF
~ MENEGAKKAN
DEMOKRASI MENUJU
MASYARAKAT MADANI
MISI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
Membantu
mahasiswa selaku warganegara, agar mampu :
~ mewujudkan nilai-nilai dasar
perjuangan bangsa Indonesia,
~ mewujudkan kesadaran berbangsa
dan bernegara,
~ menerapkan ilmunya secara
bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.
KOMPETENSI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
TUJUAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
Agar
mahasiswa :
- Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan,
- Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/masyarakat dan warganegara yang terdidik.
- Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.
HISTORIS
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
SEJAK 1960-AN SAMPAI SAAT INI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
SEJAK 1960-AN SAMPAI SAAT INI
[ CIVICS/KEWARGAAN
NEGARA : SMA/SMP 62, SD 68, SMP
1969,
SMA 1969
[ PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68,
PPSP 73
[ PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP,SMU
1975, 1984.
[ PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970-an - 2000-an
[ PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an - 2001
[ PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 -
Sekarang
[ PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
(PPKn) : SD,
SMP, SMU 1994-Sekarang
[ PENDIDIKAN KEWARGAAN : IAIN/STAIN 2002 -
sekarang
(rintisan)
[ PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) : SD, SMP,
SMU, PT
(UU No.20 Thn 2003 ttg
SISDIKNAS)
HISTORIS
….(LANJUTAN)
CATATAN :
PENDIDIKAN
KEWIRAAN : PT 1960-an – 2000
- Walawa (Wajib
Latih Mahasiswa) :
~
Ektra Kurikuler, tapi intra Universiter
~
Di beberapa PTN.
~
1970-an
~
Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti : Yon Maha
Jaya, Maha Surya, dsj).
~
sertifikatnya Tamtama Cadangan.
- Pendidikan
Perwira Cadangan :
~
SKep Bersama Mendikbud-Menhankam/Pangab
untuk PTN :
0228/U/73 dan Kep.B.43/XII/73, 08-12-1973.
~
prinsipnya Wamil untuk Jurusan tertentu,
-
sarjana muda ( eqivalen 90 sks)
-
diberi pangkat Letnan Dua.
MUATAN
KONSEPTUAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
WACANA
KONSEPTUAL PENDIDIDKAN KEWARGANEGARAAN DI DUNIA
ISTILAH :
•
CIVICS,
CIVIC EDUCATION (USA)
•
CITIZENSHIP EDUCATION (UK)
•
TA’LIMATUL MUWWATANAH,
TARBIYATUL AL WATONIYAH (TIMTENG)
•
EDUCACION CIVICAS (MEXICO)
•
SACHUNTERNICHT (JERMAN)
•
CIVICS, SOCIAL STUDIES (AUSTRALIA)
•
SOCIAL
STUDIES (USA NEW ZEALAND)
•
LIFE
ORIENTATION (AFSEL)
•
PEOPLE
AND SOCIETY (HONGARIA)
•
CIVICS
AND MORAL EDUCATION (SINGAPORE)
•
OBSCESVOVEDINIE (RUSIA)
ATRIBUT
MASYARAKAT MADANI INDONESIA
•
BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA,
BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB,
BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA,
DEMOKRATIS-KONSTITUSIONAL,
BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA,
BERBHINNEKA TUNGGAL IKA,
MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN KEWAJIBAN AZASI
MANUSIA,
MENCINTAI
PERDAMAIAN DUNIA
REFERENSI
PENGANTAR
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
- Udin S. Winataputra, H., (2004). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana psiko- pedagogis untuk mewujudkan masyarakat madani. Makalah Bahan Sajian dan Diskusi Dalam Lokakarya
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan
Tinggi. Jakarta : Dirjen Dikti-Depdiknas. 21-22
September 2004.
2. UU. No. 20. tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
- SKep. Dirjen DIKTI – Depdiknas, No. 38/DIKTI/Kep/2002. tentang Rambu-rambu pelaksanaan Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- Sudargo Gautama. (1997). Warga Negara dan Orang Asing. Bandung : Alumni.
- Sharp, Gene. (1997). Menuju Demokrasi tanpa Kekerasan. Terjemahan: Sugeng Bahagiyo. Jakarta : Pustaka Sinar Haraoan.
- Bondan Gunawan S. (2000). Apa itu Demokrasi . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Beetham, David & Boyle, Kevin. (1995). Demokrasi . Terjemahan : Bern. Hidayat. Yogyakarta : Kanisius.
- Saafroedin Bahar dan A.B. Tangdililing. (Penyunting). ( 1996). Intergrasi Nasional : Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- F. Isjwara. (1982). Ilmu Politik. Bandung : Angkasa.
- Tim Dirjen Dikti-Dep Diknas. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Lemhannas. (1994). Kewiraan untuk Mahasiswa. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
LATIHAN
PENGUASAAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAH
- Buat contoh kasus dan peristiwa yang selaras dan tidak selaras dengan visi, misi dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan dikaitkan dengan bidang studi.
- Buat contoh upaya bela negara dalam berbagai bidang profesi kecuali militer dan polisi.
- Jelaskan mengapa penambangan pasir di Kepulauan Riau yang dijual ke Singapura dapat mengancam eksistensi Wawasan Nusantara
- Jelaskan apakah dengan adanya Internet dan penggunaannya dapat mengancam Ketahanan Nasional.
DISKUSIKAN
n Mampukah
Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lokomotif yang tangguh untuk menarik
“Nation’s Competitiveness” yang tertinggal dari negara lain
Tidak ada komentar:
Posting Komentar